Batam-(NagoyaPos.Com)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa kunci utama membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia pada 2045 terletak pada keberanian kepala daerah berinvestasi besar-besaran pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Di hadapan ratusan bupati dari seluruh Indonesia, Tito mengulas fenomena “Paradoks Indonesia”, yakni kondisi daerah yang kaya sumber daya alam namun masih dibayangi angka kemiskinan tinggi. Menurutnya, ketergantungan pada eksploitasi komoditas tanpa diimbangi kualitas SDM justru akan menghambat kemajuan daerah.
“Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bisa maju karena human capital-nya. Indonesia jangan hanya bangga dengan kekayaan alam, tetapi harus memastikan rakyatnya naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita tinggi,” tegas Tito.
Mendagri juga menekankan pentingnya peran negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Program strategis pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi disebut sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Selain pembangunan manusia, Tito memberikan catatan kritis terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia masih mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional. Ia meminta kepala daerah berani menempatkan direksi yang kompeten dan mengevaluasi BUMD yang terus membebani APBD.
“Pilih pengelola BUMD yang profesional, bukan karena kedekatan politik. Kalau terus rugi, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis untuk subsidi tanpa hasil,” ujarnya.
Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menghambat investasi kecil, khususnya UMKM, dengan pungutan dan perizinan yang berbelit. Menurutnya, kemudahan berusaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara alami.
Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil Rakernas XVII Apkasi yang dirumuskan oleh 416 kabupaten anggota. Rekomendasi strategis tersebut antara lain optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan, penataan ulang hubungan pusat dan daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014, serta penguatan manajemen talenta ASN di daerah.
Usai penutupan Rakernas, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung hasil kolaborasi Apkasi dan International Business Association (IBA) ini diharapkan menjadi etalase potensi investasi kabupaten bagi investor mancanegara. Mendagri mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah konkret mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.(**)
Reporter : Herry
