Batam, Nagoyapos.com – Isu Pemerintah Kota (Pemko) Batam menolak kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) akhirnya diluruskan. Klarifikasi resmi disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan.
Rudi menegaskan, hingga saat ini Pemko Batam tidak pernah menolak kebijakan WFH, melainkan masih dalam tahap kajian menyeluruh. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar efektif dan efisien sebelum diterapkan.
“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujar Rudi, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, hingga kini belum ada angka pasti terkait potensi penghematan anggaran jika sistem kerja dari rumah diberlakukan di lingkungan ASN Batam. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat kebijakan tersebut belum diimplementasikan.
Tak hanya soal efisiensi, Pemko Batam juga tengah mengkaji aspek teknis pelaksanaan. Salah satu perhatian utama adalah potensi penyalahgunaan kebijakan, termasuk kemungkinan bertambahnya hari libur bagi pegawai jika WFH diterapkan pada hari tertentu.
“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan, misalnya bila dilaksanakan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar kebijakan tetap tepat sasaran,” jelasnya.
Rudi juga membuka kemungkinan bahwa jika WFH nantinya diterapkan, pelaksanaannya tidak harus pada hari Jumat, melainkan bisa disesuaikan dengan hasil kajian yang lebih matang.
Dari sisi efisiensi, ia mengakui bahwa secara logis WFH berpotensi mengurangi biaya operasional, seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan konsumsi listrik di perkantoran. Namun, potensi tersebut harus dibuktikan dengan data konkret.
“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegasnya.
Dengan demikian, Pemko Batam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan berbasis data dan indikator yang jelas, demi menjaga efektivitas kinerja ASN sekaligus efisiensi anggaran daerah.
Editor: Risman
