Batam-(NagoyaPos.Com)-Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan tidak mengajukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan pembangunan pada 2027. Seluruh program pembangunan dan pengembangan kawasan akan didanai melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola lembaga tersebut.
Keputusan itu diambil di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, mulai dari penanganan banjir, perbaikan jalan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih seiring pertumbuhan penduduk dan investasi di Batam.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan keputusan tersebut bukan berarti BP Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, usulan pembiayaan melalui APBN selama ini tidak pernah disetujui sehingga pembangunan lebih banyak ditopang oleh PNBP.
“Kalau masalah APBN, selama ini kita minta APBN juga sebenarnya tidak pernah disetujui. Jadi roda pembangunan di bawah BP Batam selama ini memang lebih banyak mengandalkan PNBP. Hanya saja untuk tahun 2027 kami tegaskan tidak mengajukan APBN,” ujar Ariastuty, Selasa (23/06/2026)
BP Batam, lanjutnya, telah menyusun proyeksi anggaran untuk seluruh program prioritas 2027. Berdasarkan perhitungan tersebut, kebutuhan pembiayaan dinilai masih dapat dipenuhi melalui PNBP.
“Proyeksi anggaran tahun 2027 dengan seluruh program infrastruktur, pengembangan wilayah, dan kebutuhan lainnya dapat didanai melalui PNBP,” katanya.
Dalam perencanaan tahun depan, penyediaan air bersih tetap menjadi salah satu prioritas. BP Batam akan berkoordinasi dengan mitra pengelola untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengembangan sistem distribusi air.
Sementara itu, penanganan banjir dan pembangunan jalan akan dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Kota Batam. Kedua institusi telah menyepakati pembagian tugas dan menghitung kebutuhan anggaran program tersebut untuk 2027.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan diperkirakan meningkat setelah pemerintah memperluas kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dari delapan menjadi 22 pulau. Perluasan wilayah itu akan membutuhkan tambahan infrastruktur berupa jalan, drainase, pelabuhan, jaringan air bersih, serta fasilitas publik lainnya.
Meski demikian, BP Batam optimistis tren penerimaan PNBP mampu menopang berbagai program strategis tersebut. Lembaga itu juga menegaskan akan terus menyelaraskan program dengan Pemerintah Kota Batam agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
“Kita sudah menghitung kebutuhan program-program prioritas itu bersama-sama. Yang terpenting adalah memastikan pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat bisa terlayani,” ujar Ariastuty. (**)
Reporter : RY
