Batam-(NagoyaPos.Com) – Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR) meminta pemerintah pusat menjadikan pembangunan dan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Raja Haji Abdullah di Sei Bati, Kabupaten Karimun, sebagai salah satu proyek prioritas nasional.
Menurut MRKR, sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau membutuhkan infrastruktur transportasi udara yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Selat Malaka.
MRKR menilai pembangunan di wilayah kepulauan tidak lagi dapat diukur semata dari jumlah penduduk atau luas daratan. Sebaliknya, pembangunan harus mempertimbangkan nilai strategis suatu daerah dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat konektivitas nasional, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kabupaten Karimun dinilai memiliki posisi penting karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berkembang sebagai kawasan industri, galangan kapal, perdagangan internasional, jasa maritim, serta perikanan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Namun, keterbatasan panjang runway Bandara Raja Haji Abdullah saat ini dinilai masih membatasi kapasitas pelayanan penerbangan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pembukaan rute baru, mobilitas masyarakat, arus investasi, hingga daya saing daerah.
MRKR berpandangan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan investasi strategis yang mampu meningkatkan konektivitas Karimun dengan berbagai daerah di Indonesia, memperkuat jaringan logistik nasional, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.
Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, bandara yang lebih representatif juga dinilai memiliki peran penting dalam aspek pertahanan dan keamanan negara. Infrastruktur tersebut dapat mendukung mobilitas aparat, penanganan kebencanaan, evakuasi medis, hingga kepentingan strategis nasional lainnya di wilayah perbatasan.
MRKR meyakini percepatan pembangunan runway akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, hingga meningkatnya sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Karimun maupun Kepulauan Riau.
Karena itu, MRKR mendorong pemerintah pusat segera memberikan dukungan kebijakan, percepatan penganggaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.
Sebagai tindak lanjut, MRKR berencana menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Badan Anggaran DPR RI, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Menteri Perhubungan.
Menurut MRKR, pembangunan runway Bandara Raja Haji Abdullah bukan sekadar membangun landasan pacu, tetapi juga memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung masa depan kawasan barat Indonesia. (*)
Reporter : RY
