<

BP Batam Buka Ruang Kritik, Tuty: Jangan Asal Bicara, Harus Ada Data

Keterangan PgPhoto : Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait saat bertemu dengan insan pers. Ariastuty Sirait menegaskan BP Batam membutuhkan media yang kritis dan profesional, bukan sekadar media yang memuji pemerintah. Kritik berbasis data dan verifikasi dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Foto. Humas BP Batam

Batam-(NagoyaPos.Com)-BP Batam menegaskan tidak ingin membangun hubungan dengan media sekadar untuk mendapatkan pemberitaan positif. Sebaliknya, insan pers justru diharapkan tetap kritis menjalankan fungsi kontrol sosial, selama kritik yang disampaikan berpijak pada data, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.

Pesan tersebut disampaikan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, di tengah upaya Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan para pemimpin redaksi serta insan pers di Batam. Bagi Ariastuty, kedekatan pemerintah dengan media bukan untuk membatasi kritik, melainkan membuka ruang dialog yang lebih sehat.

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Ariastuty.

Menurut perempuan yang akrab disapa Tuty itu, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang konstruktif bahkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia menilai hubungan pemerintah dan media perlu dibangun secara terbuka. Pemerintah harus siap memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi, sementara media tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara independen dan profesional.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat, ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” kata Tuty.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah maupun media untuk sama-sama memperkuat komunikasi agar informasi yang beredar kepada publik tidak sepotong dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut Tuty, pemerintah tidak ingin media hanya datang ketika muncul persoalan. Begitu pula pemerintah tidak seharusnya berkomunikasi dengan media hanya ketika membutuhkan publikasi. Komunikasi yang dibangun sejak awal dinilai dapat membantu kedua pihak memahami persoalan dari perspektif masing-masing.

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujarnya.

Ia berharap pola komunikasi tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih cair antara pemerintah dan media. Pemerintah dapat menjelaskan kebijakan dan program pembangunan, sementara media dapat menyampaikan suara serta persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” lanjutnya.

Tuty kembali menegaskan bahwa kemitraan dengan media bukan berarti BP Batam mengharapkan pemberitaan yang selalu positif. Menurut dia, pemerintah justru membutuhkan media yang berani mengkritik dan menyampaikan persoalan secara objektif.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.

Ia mengatakan, komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media pada akhirnya bukan hanya menyangkut kepentingan kedua pihak. Masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan ketika informasi pembangunan disampaikan secara akurat, lengkap, dan berimbang.

Bagi Tuty, pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan media yang bekerja secara profesional merupakan dua bagian penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat. Dengan komunikasi yang semakin terbuka, berbagai persoalan di Batam diharapkan dapat dibicarakan secara lebih jernih dan konstruktif.(*)

 

 

Reporter : RY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *