Batam, Nagoyapos.com – Aturan mengenai ketertiban umum di Kota Batam akan diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat dan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan perkotaan. DPRD Kota Batam kini tengah mendalami rancangan regulasi baru yang diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
Salah satu fokus pembahasannya adalah mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sejumlah ketentuan dalam aturan lama akan disempurnakan, termasuk penambahan materi baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Pada Senin (16/11/2028), Pansus kembali menggelar rapat pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Anwar Anas, serta dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial.
Keterlibatan sejumlah instansi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah dan dapat diterapkan di lapangan.
DPRD Batam Ingin Penegakan Perda Lebih Efektif
Ketua Pansus DPRD Batam, Anwar Anas, mengatakan perkembangan kehidupan masyarakat membutuhkan regulasi yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Menurutnya, aturan ketertiban umum tidak cukup hanya memuat larangan dan kewajiban masyarakat. Regulasi tersebut juga harus memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan serta penegakan hukum.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyebut berbagai aspirasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda.
“Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menghendaki agar Perda yang mengatur ketertiban umum memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama terkait bagaimana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ujar Anwar.
Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda tersebut bukan sekadar mengganti atau memperbarui aturan lama. Lebih dari itu, regulasi baru diharapkan mampu memperjelas landasan hukum bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Kepastian hukum bagi masyarakat juga menjadi perhatian agar pelaksanaan aturan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di lapangan.
Kewajiban Masyarakat dan Kewenangan Pemerintah Diperjelas
Anwar menegaskan, regulasi yang sedang dibahas harus memiliki ketentuan yang jelas dan realistis untuk diterapkan.
Menurutnya, perlu ada batasan yang tegas mengenai kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah, serta mekanisme penindakan apabila terjadi pelanggaran.
“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.
Pansus juga menekankan pentingnya koordinasi dengan OPD teknis agar materi Ranperda tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Masukan dari Satpol PP, Dinas Sosial, dan Bagian Hukum Pemko Batam diharapkan dapat memperkaya substansi aturan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Pansus DPRD Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan hingga seluruh materi Ranperda dinilai matang.
Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan landasan hukum yang kuat serta mekanisme penegakan aturan yang lebih efektif.
RM














