<
Hukum  

Bea Cukai Batam Gencarkan Sosialisasi Rokok Ilegal, Fokus Edukasi Masyarakat

Bea Cukai Batam Gencarkan Sosialisasi Rokok Ilegal, Fokus Edukasi Masyarakat
Bea Cukai Batam gandeng Pemko Batam sosialisasikan rokok ilegal (ilustrasi/AI)

Batam, Nagoyapos.com – Peredaran rokok ilegal di Kota Batam masih menjadi perhatian aparat kepabeanan. Untuk menekan distribusi produk tembakau tanpa pita cukai resmi, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap barang ilegal, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak membeli maupun mengedarkan rokok yang melanggar ketentuan cukai.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Batam, Mujiono, mengatakan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dioptimalkan untuk mendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, sepanjang 2026 Bea Cukai Batam telah melaksanakan dua kali operasi bersama Pemko Batam.

“Target utamanya bukan jumlah penindakan atau total barang bukti, tetapi lebih kepada unsur edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin memahami apa itu rokok ilegal serta memiliki kesadaran untuk tidak membeli maupun mendistribusikannya,” kata Mujiono, Batam, Rabu (18/11/2026).

Kesadaran masyarakat menjadi target utama

Mujiono menilai sosialisasi mengenai larangan membeli dan mengedarkan rokok ilegal masih perlu diperluas. Edukasi yang berkelanjutan dinilai penting agar informasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan dampak peredarannya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan kegiatan bersama tidak hanya dilihat dari banyaknya barang kena cukai (BKC) yang disita maupun jumlah pelaku yang ditindak.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari produk tembakau ilegal menjadi salah satu indikator penting dalam upaya menekan peredarannya.

DBHCHT Batam sekitar Rp100 juta

Mujiono menjelaskan, DBHCHT merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki keterkaitan dengan industri hasil tembakau, baik sebagai daerah produksi, konsumsi, pemasaran maupun distribusi.

Dana tersebut dibagi ke dalam tiga bidang utama, yakni 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.

Pada 2025, alokasi DBHCHT untuk Pemko Batam tercatat sekitar Rp100 juta.

Besaran dana tersebut berkaitan dengan nilai cukai yang dihasilkan daerah. Mujiono mengatakan, meskipun terdapat perusahaan rokok di Batam, orientasi produksinya untuk ekspor sehingga tidak menghasilkan pungutan cukai dalam jumlah besar di daerah tersebut.

“Indikator pemerintah pusat untuk alokasi DBHCHT merupakan nilai cukai. Kalau di Batam ada perusahaan rokok, namun orientasinya ekspor sehingga tidak ada pungutan cukainya. Itu makanya nilai cukai yang dihasilkan di Batam kecil,” jelasnya.

Anggaran penegakan hukum masih terbatas

Dengan alokasi DBHCHT sekitar Rp100 juta, porsi 10 persen untuk penegakan hukum hanya berkisar Rp10 juta hingga Rp11 juta.

Keterbatasan anggaran tersebut turut memengaruhi ruang pelaksanaan kegiatan bersama, termasuk sosialisasi dan operasi pemberantasan rokok ilegal.

Bea Cukai Batam bersama Pemko Batam telah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana tersebut. Ke depan, koordinasi antarinstansi akan diperkuat agar kegiatan sosialisasi, pendekatan hukum, serta program di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Mujiono berharap melalui koordinasi yang lebih intensif, pemanfaatan DBHCHT dapat memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat Batam.

“Harapannya nanti dapat memaksimalkan sosialisasi, pendekatan hukum, dan alokasi untuk bidang kesehatan dan pendidikan yang lebih maksimal. Hal-hal seperti itu kita koordinasikan lebih erat lagi dan beri saran dan masukan,” tutupnya.

RM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *