Tanjungpinang-(NagoyaPos.Com)- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Otonom Tanjungpinang tahun 2025 mendapat sorotan dari kalangan media lokal. Sejumlah organisasi pers menyayangkan sikap Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dinilai kurang melibatkan insan pers dalam rangkaian acara resmi.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tanjungpinang, Rahmat Nasution, menilai hal tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi publik serta minimnya apresiasi terhadap peran media dalam pembangunan daerah.
“Tanjungpinang ini tidak hanya kota administratif, tetapi juga pusat peradaban dan informasi. Pemerintah harus sadar bahwa keberadaan pers bukan pelengkap, melainkan mitra strategis yang berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Rahmat, Jumat (17/10/2025).
Ia menegaskan bahwa sejak Tanjungpinang ditetapkan sebagai kota otonom pada 17 Oktober 2001, media telah menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan aspirasi publik.
“Media lokal turut membangun citra Tanjungpinang sebagai kota budaya dan pusat peradaban Melayu. Tapi ironis, di usia ke-24 ini, justru peran media seperti dikesampingkan,” tambahnya.
Menurut Rahmat, kemitraan antara pemerintah dan media adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. Ia mengingatkan bahwa tanpa keterbukaan informasi, pemerintah akan kehilangan sarana komunikasi efektif dengan masyarakat.
“Pers bukan lawan, tapi mitra strategis. Di tangan media yang profesional dan beretika, program pembangunan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun jika akses ditutup, ruang publik bisa dipenuhi prasangka dan spekulasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa peringatan HUT Kota semestinya menjadi ajang refleksi kolektif, bukan hanya seremoni.
“Kita tidak bicara soal undangan seremonial semata, tapi soal penghargaan terhadap peran informasi publik. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan media,” katanya.
Lebih jauh, Rahmat mengingatkan bahwa organisasi pers seperti SMSI dan PWI adalah entitas resmi yang diakui negara, dan merupakan bagian dari sistem demokrasi yang mendorong profesionalisme jurnalisme.
“Ketika pemerintah membangun infrastruktur, pers membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibangun tanpa komunikasi yang sehat,” ujarnya.
Rahmat berharap agar Pemerintah Kota Tanjungpinang ke depan dapat lebih terbuka dan memperkuat sinergi dengan media, demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Tanjungpinang lahir dari sejarah panjang perjuangan dan semangat Melayu yang terbuka. Mari kita jaga warisan itu dengan membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bekerja bersama untuk kemajuan kota ini,” pungkasnya.
Menurut kalangan media, HUT Kota seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan hanya seremoni, guna meneguhkan kembali posisi Tanjungpinang sebagai kota peradaban, pusat informasi, dan rumah bagi kebebasan berpendapat yang beretika.(Fjr)
Redaksi
