Nagoyapos,– Aktivitas pengangkutan petikemas di perairan Batam terus menunjukkan peningkatan seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Namun di balik potensi besar tersebut, persoalan klasik kembali mencuat: terlalu banyak instansi pemerintah naik ke kapal dan melakukan pemeriksaan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat iklim investasi dan membuat kapal-kapal internasional enggan berlabuh.
Dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Petikemas Batuampar, Jumat (21/11/2025), Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan bahwa kewenangan keselamatan pelayaran berada hanya pada satu institusi, yakni Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Yang memimpin sektor keselamatan ada di Kementerian Perhubungan Laut melalui KSOP. Tidak boleh ada pihak lain ikut campur. Itu jelas diatur UU Nomor 17 Tahun 2008,” tegasnya.
Bambang meminta KSOP Batam tegas menolak pemeriksaan ilegal oleh instansi lain. Menurutnya, pengusaha kapal tidak memiliki keberanian untuk melawan, sehingga KSOP harus menjadi garda depan penegakan aturan.
Di sisi lain, Bambang menyoroti besarnya tanggung jawab sektor transportasi di bawah Kemenhub. Ia menyebut moda KRL yang mengangkut 1,2 juta penumpang setiap hari tetap mencatat zero accident. Hal serupa terjadi pada sektor pelayaran yang setiap tahun menyelamatkan 1 miliar ton logistik tanpa kecelakaan besar.
Namun, ia menilai apresiasi kepada SDM Kemenhub belum sebanding.
“Gaji eselon II di Kemenkeu Rp150 juta. Kepala KSOP baru Rp29 juta. Padahal Kemenhub menyelamatkan nyawa dan uang rakyat di seluruh Indonesia,” kritiknya.
Persaingan Regional, Batam Tertinggal Kapasitas
Terkait pengembangan pelabuhan, Bambang meminta BP Batam mempercepat peningkatan kapasitas Pelabuhan Batuampar. Ia membandingkan kapasitas pelabuhan regional: Singapura 46 juta TEUs per tahun, Tanjung Pelepas Malaysia 13 juta TEUs, sementara Batam baru sekitar 900 ribu TEUs.
Menurutnya, Batam perlu segera menambah kedalaman kolam, mempercepat penambahan crane, dan meningkatkan pelayanan untuk menarik kapal generasi baru. Upaya ini harus sejalan dengan rencana pemerintah pusat mengaktifkan jalur rel Trans Sumatera agar distribusi logistik nasional terintegrasi.
Batam Berpeluang Saingi Singapura
Dengan semakin terbatasnya lahan industri di Singapura, Bambang menilai Batam menjadi alternatif ideal bagi investor Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa. Lokasi industri yang terhubung langsung ke pelabuhan disebut mampu menekan biaya logistik dan mempercepat pengiriman.
“Barang bisa sampai lebih cepat dan biaya lebih efisien jika mereka bangun industri di Batam. Itu keunggulan yang tidak dimiliki Singapura,” ujarnya.
Bambang menegaskan temuannya di Batam akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat. Ia menyebut Batam memiliki semua modal dasar—lokasi strategis, lahan luas, dan potensi pertumbuhan—serta tinggal membutuhkan dua hal: percepatan pengembangan pelabuhan dan kepastian hukum di laut.
“Kalau ini terpenuhi, Batam bukan hanya menjadi pelabuhan besar, tapi gerbang laut Indonesia menuju pentas perdagangan dunia,” tegasnya.(**)
Reporter : Herry
