Batam, Nagoyapos.com – Di balik pesatnya pertumbuhan industri, muncul fakta mengejutkan di Kota Batam. Jumlah tenaga kerja non-KTP Batam kini melampaui pekerja lokal, memicu kekhawatiran akan semakin sempitnya peluang kerja bagi warga setempat.
Data ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kependudukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, di BP Batam, Jumat (24/4).
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pekerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja ber-KTP Batam yang tercatat 177.830 orang.
Selisih ini menunjukkan adanya ketimpangan nyata di pasar tenaga kerja, di tengah derasnya arus urbanisasi ke kota industri tersebut.
Tekanan di Tengah Laju Industri
Deru mesin industri dan geliat ekonomi Batam memang terus membuka peluang. Namun di sisi lain, tingginya arus pendatang membawa tantangan baru, terutama bagi tenaga kerja lokal yang harus bersaing lebih ketat.
Li Claudia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data menjadi kunci untuk membaca kondisi riil masyarakat, termasuk tenaga kerja,” tegasnya.
Masalah Data Jadi Penghambat
Saat ini, Pemerintah Kota Batam masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi data kependudukan. Sejumlah persoalan ditemukan, mulai dari warga yang pindah namun belum memperbarui identitas hingga data kematian yang belum tercatat.
Berdasarkan data semester II 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam mencapai 1.394.459 jiwa. Namun angka ini dinilai masih perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran—terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Pengawasan Pendatang Akan Diperketat
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berencana memperketat pengawasan arus masuk penduduk, khususnya di pintu-pintu utama seperti pelabuhan.
Langkah ini bukan untuk membatasi, melainkan memastikan mobilitas penduduk tetap terdata dan terkendali, seiring dengan pertumbuhan investasi di Batam.
“Dari data yang akurat, kita bisa merancang dari hulu ke hilir, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan dunia kerja,” jelas Li Claudia.
Fenomena ini menjadi sinyal penting bahwa Batam tidak hanya dituntut tumbuh cepat, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan agar masyarakat lokal tetap menjadi bagian utama dalam pembangunan.
Jika tidak diantisipasi, ketimpangan ini berpotensi menjadi tantangan serius bagi masa depan tenaga kerja di kota industri tersebut.
Editor: Risman
