Batam, Nagoyapos.com – Kota Batam kembali menjadi pusat perhatian nasional dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ). Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) datang langsung ke Batam untuk mempelajari strategi sukses pengembangan FTZ yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan disambut hangat oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar pengembangan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, hingga peluang kerja sama ekonomi antara Batam dan NTT.
Emanuel mengungkapkan pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ baru di Indonesia. Menurutnya, posisi strategis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia menjadi modal besar untuk pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Emanuel.
Ia juga menanyakan strategi Batam dalam menarik investor dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
Menanggapi hal itu, Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan semata, tetapi juga pada kemudahan regulasi dan pelayanan investasi yang cepat serta efisien.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.
Insentif Fiskal
Dalam dialog tersebut, Amsakar juga menyoroti pentingnya insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi di kawasan FTZ. Ia menilai NTT memiliki peluang besar karena berada di jalur strategis perdagangan internasional.
“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.
Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan logistik dan konektivitas wilayah kepulauan. Emanuel mengungkapkan tingginya biaya distribusi masih menjadi tantangan utama di NTT.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” katanya.
Menjawab tantangan tersebut, Amsakar menawarkan peluang kolaborasi di sektor kemaritiman. Ia menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang berpotensi mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” jelasnya.
Peluang Promosi Produk Unggulan NTT
Tak hanya ekonomi dan transportasi, pertemuan itu juga membahas peluang promosi produk unggulan dan budaya NTT di Batam. Emanuel menyebut sekitar 40 ribu warga NTT kini tinggal di Batam dan menjadi jembatan penting hubungan kedua daerah.
Amsakar pun menyambut baik peluang tersebut, termasuk promosi kuliner dan kopi khas NTT di Batam serta kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi NTT saat ini mencapai 4,32 persen dengan inflasi sebesar 2,64 persen.
Ia menjelaskan sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, distribusi barang menuju Kupang yang masih harus melalui Surabaya dan Makassar membuat biaya logistik tinggi dan berdampak pada harga barang.
Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama strategis antara Batam dan NTT dalam bidang investasi, perdagangan, kemaritiman, hingga pengembangan budaya daerah.
Editor: Risman
