Batam, Nagoyapos – Kabar besar datang dari ibu kota. Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menyepakati pagu anggaran 2026 senilai Rp2,44 triliun bersama Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Kesepakatan ini merujuk pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang menegaskan pentingnya pemanfaatan anggaran untuk mendorong pembangunan Batam agar sejalan dengan kebijakan nasional Asta Cita.
“Dana ini harus berfungsi untuk memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andre.
Fokus Anggaran 2026: Infrastruktur, Ekonomi, dan Kesehatan
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa fokus utama penggunaan anggaran 2026 ialah pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan perbaikan layanan kesehatan. Dari total dana tersebut, Rp2,88 triliun rupiah murni diproyeksikan untuk memperkuat konektivitas darat, laut, udara, serta menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan, Batam harus dibangun dari infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi berjalan dan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan,” tegas Amsakar.
Dukungan DPR RI Jadi Mandat Moral BP Batam
Amsakar juga menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan politik dan pengawasan yang diberikan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, persetujuan anggaran bukan sekadar teknis, tetapi juga mandat moral agar BP Batam bekerja lebih keras, transparan, dan inovatif.
“Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan BP Batam merupakan fondasi penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Visi Besar Batam: Inklusif, Modern, dan Berdaya Saing Global
Dengan anggaran 2026 ini, BP Batam berkomitmen menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang inklusif, modern, dan berdaya saing global. Fokusnya pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas yang lebih terintegrasi.
“Visi besar itu diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Batam sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Batam harus jadi model pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berorientasi masa depan,” pungkas Amsakar. (cr)
