Batam, Nagoyapos – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sepanjang tahun 2025. Lonjakan tersebut terungkap dari data Jaringan Safe Migran Kota Batam yang mencatat kenaikan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran.
“Kami sedih dengan data yang ada. Angkanya memang meningkat signifikan dan ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujar Amsakar, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, data tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna menekan angka kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak.
“Tentu saja data ini mengisyaratkan perlunya koordinasi lintas stakeholder yang harus diperkuat,” tegasnya.
Meski demikian, Amsakar menilai lonjakan angka laporan tidak serta-merta harus dimaknai sepenuhnya secara negatif. Ia menyebut peningkatan jumlah kasus juga dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Bisa jadi sekarang masyarakat sudah lebih terbuka dan berani melapor. Kalau dulu mungkin masih takut atau ragu,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Amsakar menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Ramah Anak yang telah disepakati Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam. Regulasi tersebut dinilai menjadi instrumen hukum strategis untuk memperkuat perlindungan anak di Batam.
“Perda ini menjadi jawaban untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi. Dengan regulasi yang ada, perlindungan terhadap anak-anak kita Insya Allah akan semakin kuat,” kata Amsakar.
Data Jaringan Safe Migran
Berdasarkan data Jaringan Safe Migran, kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling mendominasi sepanjang 2025 dengan 52 korban. Amsakar menilai kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan terdekat, terutama dalam keluarga.
“Ini berarti ketahanan keluarga harus kita bangun bersama. Jangan sampai setiap persoalan keluarga dilampiaskan kepada anak,” tegasnya.
Untuk menekan angka kekerasan, Pemerintah Kota Batam berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), serta instansi terkait lainnya.
“Saya akan segera berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk menggali penyebab utama kasus-kasus ini,” ujarnya.
Sebelumnya, sepanjang 2025, Jaringan Safe Migran Kota Batam mencatat 340 kasus kekerasan dengan 448 korban perempuan, anak, dan migran. Angka ini meningkat tajam dibandingkan 2024 yang mencatat 164 korban, menunjukkan persoalan kekerasan masih menjadi masalah serius di Batam.
Korban terbanyak berasal dari PMI nonprosedural sebanyak 114 orang, disusul eksploitasi ekonomi 81 korban, TPPO 79 korban, kekerasan seksual 65 korban, serta KDRT 43 korban. Sementara kasus penelantaran, kekerasan fisik, dan perundungan tercatat dalam jumlah lebih kecil.
Berdasarkan kelompok usia, anak-anak menjadi kelompok paling rentan dengan 132 korban, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara korban dewasa mencapai 316 orang, juga mengalami peningkatan signifikan.
Data ini menunjukkan kekerasan masih banyak terjadi dalam relasi kerja dan lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Meski keberanian korban untuk melapor meningkat, pencegahan dan perlindungan dinilai masih perlu diperkuat secara menyeluruh. (r)
