Batam, Nagoyapos.com – Di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pascalibur Idulfitri 1447 Hijriah, pelayanan publik di Kota Batam tetap berjalan tanpa gangguan. Hal ini terlihat jelas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam yang tetap melayani masyarakat secara normal.
Pantauan di kantor Disdukcapil Batam, Kamis (26/3) siang, aktivitas pelayanan berlangsung seperti hari biasa. Warga tampak tetap datang untuk mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran dan kematian.
Kepala Disdukcapil Batam, Sri Adisthy Miranti, menegaskan bahwa penerapan WFA selama tiga hari tidak memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan tetap normal, tidak ada pengurangan. Aktivitas berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, jumlah permohonan dokumen pascalibur Lebaran justru cukup tinggi. Dalam satu hari, Disdukcapil Batam mampu melayani sekitar 150 hingga 180 dokumen, mencakup berbagai kebutuhan administrasi kependudukan.
Jenis layanan yang paling banyak diurus saat ini antara lain pembuatan akta kelahiran, KTP, serta surat pindah masuk. Meski menerapkan sistem antrean dengan kuota harian sekitar 150 hingga 200 nomor, jumlah pelayanan bahkan bisa melampaui angka tersebut.
“Tadi sampai pukul 12.27 WIB saja sudah lebih dari 100 pelayanan yang kami terima,” jelasnya.
Menariknya, jam operasional tetap berjalan penuh, mulai pukul 07.30 hingga 15.30 WIB tanpa jeda istirahat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat tetap terlayani secara maksimal.
Sri juga menyebutkan, hingga saat ini belum terlihat lonjakan signifikan terkait perpindahan penduduk pascalibur Lebaran. Namun, perubahan data seperti penyesuaian alamat dan pengurusan akta kelahiran justru mendominasi.
“Kalau perpindahan biasanya mulai terasa setelah H+7 Lebaran,” tambahnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Batam menerapkan sistem kerja WFA sebagai masa transisi sebelum kembali ke sistem Work From Office (WFO) penuh pada Senin (30/3) mendatang.
Meski demikian, sektor pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Dengan komitmen tersebut, masyarakat Batam tetap bisa mengurus dokumen penting tanpa khawatir terganggu kebijakan kerja fleksibel. (r)
