Batam, Nagoyapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pejabat di Kota Batam untuk ekstra waspada dalam proses pengadaan dan penganggaran. Tanpa kehati-hatian, mereka berpotensi terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Peringatan tegas tersebut disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
“Pengadaan itu paling rentan. Kami mengingatkan agar seluruh pejabat bekerja dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak ada yang terkena OTT,” ujar Agung.
Ia menegaskan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi titik paling rawan praktik korupsi. Bahkan, kepala bidang dan pejabat teknis disebut sebagai pihak yang harus lebih waspada karena berada di garis depan proses tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) sendiri merupakan penindakan yang dilakukan KPK terhadap pejabat yang tertangkap basah saat menerima atau memberi suap.
Batam Punya Potensi Besar, Tapi…
Di sisi lain, Agung juga menyoroti besarnya potensi ekonomi Batam. Dengan jumlah penduduk, sektor industri, serta posisi strategis yang dimiliki, Batam dinilai mampu bersaing hingga tingkat regional, termasuk dengan Singapura.
Namun, ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar sejalan dengan potensi tersebut.
“Batam memiliki potensi luar biasa. Tinggal bagaimana kita bersama memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, dan mengoptimalkan pendapatan daerah,” katanya.
Pemko Batam Siap Perkuat Tata Kelola
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik peringatan dan pendampingan dari KPK. Ia menilai rapat koordinasi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Ini langkah bersama untuk memastikan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia juga menegaskan bahwa posisi Batam sebagai kawasan strategis investasi membuat upaya pencegahan korupsi menjadi prioritas utama.
Editor: Risman
