Batam, Nagoyapos.com – Rencana pembangunan pagar Kantor DPRD Kota Batam mendadak jadi sorotan. Pasalnya, proyek ini digadang-gadang menelan anggaran hingga Rp6 miliar dan dikerjakan secara bertahap (multi years).
Berdasarkan data dari sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam, proyek tersebut tercatat dengan kode tender 10122297000. Paket pekerjaan ini berada di bawah Sekretariat DPRD Kota Batam dengan nama Belanja Modal Pagar (Belanja Pagar Gedung Kantor).
Untuk tahap awal di tahun 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam. Sementara itu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp2.585.782.400.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Kota Batam, Ridwan Afandi, menjelaskan bahwa proses proyek saat ini masih berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Batam.
“Masih di BPBJ. Prosesnya belum sampai ke saya, belum ada laporan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan, mulai dari lelang hingga penetapan pemenang, sepenuhnya menjadi kewenangan BPBJ. Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui detail peserta maupun pemenang tender.
“Kalau terkait teknis penunjukan pemenang lelang, bisa dikonfirmasi ke BPBJ atau panitia lelangnya,” tambahnya.
Ridwan juga mengungkapkan bahwa proses lelang masih berjalan sesuai tahapan. Setelah penetapan pemenang, akan ada masa sanggah sebelum hasil akhir dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menariknya, desain pagar yang akan dibangun disebut telah disiapkan oleh konsultan dan memiliki konsep yang menyerupai pagar Masjid Agung Batam, sehingga diharapkan memberikan tampilan yang lebih representatif.
Tak hanya itu, proyek ini dipastikan tidak akan selesai dalam satu tahun anggaran. Pemerintah merancangnya menggunakan skema tahun jamak (multi years), dengan total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp6 miliar.
Dengan nilai fantastis tersebut, proyek pembangunan pagar DPRD Batam diprediksi akan terus menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi, efektivitas anggaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Editor: Risman
