Batam, Nagoyapos.com – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 6,45 persen pada Mei 2026. Meski angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 6,87 persen, tingkat pengangguran Kepri masih menjadi perhatian karena berada di jajaran provinsi dengan TPT tinggi secara nasional.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq. Menurutnya, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri serta ketersediaan lapangan pekerjaan harus berjalan beriringan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kepri pada Mei 2026 tercatat 6,45 persen. Angka tersebut berada di bawah Papua sebesar 7,08 persen, Jawa Barat 6,61 persen, dan Banten 6,48 persen. Sementara Bali mencatat TPT terendah, yakni 1,52 persen.
Wamen Pendidikan Soroti Link and Match SMK dengan Industri
Fajar mengatakan persoalan penyerapan lulusan SMA dan SMK harus dilihat dari dua sisi. Pendidikan perlu memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja, sementara pemerintah juga harus mendorong tersedianya lapangan pekerjaan.
“Saya tahun lalu ke Batam, kami ikut SPMB SMK. Kami mendapatkan laporan saat itu bahwa Batam memiliki pertumbuhan SMK yang sangat banyak dan animonya cukup tinggi,” kata Fajar saat ditemui di Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, pertumbuhan jumlah SMK di Batam sebenarnya menjadi peluang untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai karakter industri yang berkembang di daerah tersebut.
Namun, bertambahnya jumlah lulusan tidak otomatis membuat seluruh lulusan terserap perusahaan.
“Memang link and match antara SMK dan industri itu menjadi satu prioritas kita,” ujarnya.
Tidak Semua Lulusan SMK Bisa Langsung Terserap
Fajar menyebut sebagian lulusan SMK telah disalurkan ke sejumlah perusahaan. Namun, kebutuhan industri memiliki batas sekaligus spesifikasi kompetensi tertentu.
Kondisi tersebut membuat tidak semua lulusan dapat langsung memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
“Tidak semua anak bisa tertampung di industri karena keterbatasan kebutuhan,” katanya.
Persoalan ini menjadi tantangan bagi Batam yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri penting di Indonesia. Pertumbuhan industri perlu diimbangi kemampuan lembaga pendidikan dalam menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Menurut Fajar, sekolah tidak cukup hanya mengejar jumlah lulusan. Kompetensi yang diberikan juga harus relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
Lulusan SMK Diminta Tak Hanya Membidik Batam
Fajar juga mengingatkan lulusan SMK agar tidak hanya bergantung pada peluang kerja di Batam.
Kompetensi yang dimiliki harus cukup fleksibel sehingga lulusan dapat mencari peluang pekerjaan di berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.
“Mereka bisa mencari ruang-ruang pekerjaan lain, tidak hanya di Batam tapi di tempat lain,” katanya.
Dengan kemampuan yang lebih luas, lulusan pendidikan menengah diharapkan memiliki pilihan lebih banyak ketika menghadapi keterbatasan lapangan kerja di daerah asal.
Pengangguran Tak Bisa Hanya Dibebankan ke Sekolah
Mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Antar Lembaga itu menilai tingginya jumlah lulusan tanpa diimbangi pertumbuhan lapangan pekerjaan justru dapat menciptakan persoalan baru.
“Lulusan jangan sampai banyak, lapangan pekerjaan sempit,” ujarnya.
Karena itu, menurut Fajar, penanganan pengangguran harus melibatkan lebih banyak sektor dan tidak bisa hanya dibebankan kepada dunia pendidikan.
Pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja melalui investasi. Masuknya investasi dalam negeri maupun luar negeri diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.
Lulusan SMA dan SMK Didorong Bekerja ke Luar Negeri
Selain memperluas lapangan kerja di dalam negeri, pemerintah juga membuka peluang bagi lulusan SMA dan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui skema pekerja migran.
Fajar mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan dorongan Presiden untuk memperkuat sektor pekerja migran Indonesia.
“Bapak Presiden mendorong juga untuk memperkuat pekerja migran. Jadi lulusan SMA dan SMK dibuka peluangnya untuk ke luar negeri bekerja,” kata Fajar.
Menurutnya, perluasan pasar kerja tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi lulusan pendidikan menengah yang belum terserap industri.
“Harapannya angka pengangguran dari lulusan SMK semakin turun,” ujarnya.
Dengan TPT Kepri yang masih mencapai 6,45 persen, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah lulusan SMK, tetapi memastikan kompetensi mereka benar-benar sesuai kebutuhan industri sekaligus memperluas lapangan kerja di dalam dan luar negeri.
Risman
