Batam, Nagoyapos.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkap sejumlah strategi Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam menghadapi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026. Salah satu perhatian utama adalah meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memastikan anggaran lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan dan jawaban Pemko Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Amsakar mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan catatan strategis yang disampaikan DPRD. Ia menegaskan, Perubahan APBD 2026 harus dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Target Pajak Daerah Naik 7,21 Persen
Salah satu strategi Pemko Batam adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perubahan APBD 2026, target pajak daerah meningkat 7,21 persen.
Menurut Amsakar, peningkatan tersebut akan didukung optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penerimaan dari reklame videotron.
Pemko Batam juga akan memperkuat digitalisasi perpajakan, melakukan pemutakhiran data objek pajak, serta menjalankan ekstensifikasi secara terukur.
“Terkait optimalisasi PAD dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” ujar Amsakar.
Optimalisasi pendapatan tersebut akan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, parkir, dan pelayanan kesehatan.
Pemko Batam juga mengantisipasi kemungkinan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Belanja Pegawai Turun, Belanja Barang dan Jasa Naik
Dalam sisi belanja, Pemko Batam memastikan anggaran diarahkan kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prioritas diberikan pada pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.
Amsakar menyebut Pemko Batam menekan belanja yang bersifat seremonial. Sementara itu, belanja pegawai turun 1,46 persen.
Di sisi lain, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan 14,86 persen. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai yang turun 1,46 persen. Sementara itu, kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan BLUD,” katanya.
Pelaksanaan belanja tetap akan memperhatikan efisiensi, ketepatan waktu, serta efektivitas program, termasuk dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.
Anggaran Infrastruktur Naik, Penanganan Banjir Jadi Prioritas
Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam Perubahan APBD 2026 adalah pembangunan dan lingkungan.
Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi meningkat 20,98 persen. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir.
Selain banjir, anggaran juga diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan kualitas jalan.
Pemko Batam turut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penyiapan logistik, perencanaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
Beasiswa hingga Jaminan Kesehatan Pekerja Rentan
Pada sektor sosial dan pelayanan publik, Pemko Batam memastikan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan tetap menjadi perhatian.
Kesiapan fasilitas kesehatan juga diperkuat untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan akan tetap dilanjutkan.
Amsakar menegaskan, penyaluran bantuan sosial akan menggunakan data terpadu berbasis by name by address agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas. Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” jelasnya.
UMKM dan Tenaga Kerja Jadi Penggerak Ekonomi
Untuk memperkuat perekonomian daerah, Pemko Batam mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi.
Pendampingan terhadap pelaku UMKM juga akan diperkuat, termasuk melalui digitalisasi pelayanan.
Sementara untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan.
Pemko Batam juga memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani berbagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik hingga pengangguran.
Rp20 Miliar untuk BRK Syariah Masih Dikaji
Sementara itu, terkait BUMD dan investasi daerah, rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan terlebih dahulu didasarkan pada kajian komprehensif.
Kajian tersebut akan mempertimbangkan risiko sekaligus manfaat ekonomi bagi daerah.
Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham.
Evaluasi akan dilakukan sebelum pemerintah merealisasikan penyertaan modal baru.
Amsakar menegaskan, seluruh pandangan fraksi DPRD Kota Batam menjadi bahan penting untuk menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” tegas Amsakar.
RM
