Batam, Nagoyapos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan jawaban resmi atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam, Senin (15/9), yang dipimpin Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamalludin.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, menyampaikan komitmen Pemko untuk menjawab berbagai masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi.
Ia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah akan ditempuh melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi berbasis digital, tanpa menambah beban masyarakat, khususnya UMKM dan sektor informal.
“Optimalisasi aset daerah juga kami dorong melalui kerja sama dengan pihak swasta, termasuk pemanfaatan skema sewa untuk meningkatkan pemasukan daerah,” ujar Firmansyah.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Fokus
Pemko Batam menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dengan memastikan proyek berjalan tepat waktu, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan daya saing kota.
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan mendapat porsi anggaran yang besar. Di bidang pendidikan, Pemko akan membangun fasilitas sekolah baru, menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta memperluas program beasiswa mahasiswa berprestasi.
Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada pencegahan penyakit, penurunan angka stunting, hingga peningkatan gizi ibu hamil dan balita.
Kebersihan, Digitalisasi, dan Lingkungan
Merespons kritik terkait kebersihan, Pemko berjanji menambah armada pengangkut sampah, membangun TPS Terpadu, dan memperketat pengawasan juru parkir teregistrasi.
Digitalisasi layanan publik juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lingkungan, Pemko mengalokasikan anggaran untuk penyediaan drainase, penambahan ruang terbuka hijau, hingga penanganan banjir melalui normalisasi saluran dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
Komitmen Ekonomi dan Sosial
Untuk mendukung sektor ekonomi, Pemko menyiapkan program pembiayaan UMKM dengan pinjaman berbunga 0 persen, penguatan pasar tradisional, serta dukungan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Program pengentasan kemiskinan juga diperkuat melalui pelatihan UMKM, bursa kerja, dan pembangunan sarana prasarana kelurahan.
Dalam menjaga stabilitas sosial, Pemko terus bersinergi dengan Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan paguyuban daerah demi menciptakan suasana kondusif di Batam.
Jawaban untuk Fraksi-fraksi DPRD
Beberapa poin penting yang ditanggapi Pemko Batam antara lain:
Fraksi PKS: Edukasi pola hidup sehat terkait temuan anak berisiko diabetes serta pengendalian inflasi lewat operasi pasar.
Fraksi PKB: Komitmen menurunkan angka pengangguran dan mengendalikan belanja pegawai sesuai batas maksimal 2027.
Fraksi PAN-Demokrat-PPP: Dukungan untuk pemenuhan dokumen kependudukan anak, pembangunan infrastruktur jalan, serta anggaran perikanan.
Fraksi Hanura-PSI-PKN: Perlindungan sosial tenaga kerja, konsistensi anggaran pendidikan dan kesehatan, serta pengawasan program jaminan sosial.
“Demikian tanggapan umum Wali Kota Batam. Kami menyadari belum semua pandangan dapat terjawab hari ini dan akan dilengkapi dalam pembahasan teknis bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam,” tutur Firmansyah.
Dengan berbagai program strategis tersebut, Pemko Batam menegaskan bahwa APBD 2026 disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cr)
