Batam-(NagoyaPos.Com)-Tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Melayu yang tergabung dalam Serikat Panglima (Persaudaraan Gabungan Lintas Melayu Amanah) mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga beras dan bahan pokok lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan lintas organisasi masyarakat Melayu Kepri yang digelar di kawasan Epok-epok, Nagoya, Batam, Selasa (20/01/2026) Mereka menilai persoalan mahal dan langkanya sembako terus berulang dan semakin memberatkan masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan.
Sejumlah tokoh yang hadir dan menyampaikan sikap antara lain Suherman (Pendiri Lang Laut Kepri sekaligus Koordinator Serikat Panglima), Arba Udin (Panglima Besar Gagak Hitam Kepri), Saiful (Ketua Persatuan Masyarakat Setokok), serta tokoh masyarakat Batam Datok Amat Tantoso.
Suherman menegaskan bahwa persoalan beras dan sembako tidak bisa dipandang sekadar sebagai dinamika pasar. Menurutnya, akses terhadap kebutuhan pokok merupakan hak dasar masyarakat, terlebih bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Dalam dua bulan terakhir, sejumlah wilayah di Kepri, termasuk Kabupaten Karimun, mengalami kelangkaan beras dan gula disertai lonjakan harga. Ini menunjukkan lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga di wilayah kepulauan,” ujar Suherman.
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara melalui pengamanan stok, pengawasan distribusi, serta intervensi harga yang terukur.
“Beras dan sembako adalah soal perut rakyat. Negara harus hadir memastikan harganya wajar dan mudah didapat,” tegasnya.
Sementara itu, Arba Udin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, atas langkah tegas membongkar jaringan mafia pangan.
“Kami mengapresiasi keberanian Menteri Pertanian membongkar mafia beras dan gula. Ini menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, penindakan hukum harus diiringi kebijakan lanjutan yang berpihak pada daerah kepulauan seperti Kepri agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
Dari perspektif warga pulau, Saiful, Ketua Persatuan Masyarakat Setokok, menyebut masyarakat pulau kecil merasakan dampak paling berat akibat mahal dan langkanya sembako.
“Harga beras dan gula di pulau-pulau bisa jauh lebih mahal dibandingkan di kota. Menjelang Imlek dan Ramadan, yang tercekik pertama adalah masyarakat pulau,” ungkapnya. Ia meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melihat realitas yang dihadapi warga kepulauan.
Hal senada disampaikan Datok Amat Tantoso, tokoh masyarakat Batam. Menurutnya, persoalan sembako berkaitan langsung dengan stabilitas sosial.
“Jika kebutuhan pokok mahal dan sulit didapat, kegelisahan sosial tidak bisa dihindari. Pemerintah pusat dan daerah harus menjadikan pengendalian harga beras dan gula sebagai prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan penuh terhadap pemberantasan mafia pangan, namun menilai penegakan hukum harus berjalan seiring dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang nyata. Datok Amat mendesak pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten/kota di Kepri segera duduk bersama merumuskan kebijakan distribusi, subsidi transportasi laut, serta pengawasan harga yang berkelanjutan.
“Kami menuntut pasokan khusus untuk daerah kepulauan, subsidi biaya distribusi laut, operasi pasar murah yang merata hingga pulau-pulau kecil, serta penetapan harga acuan khusus Kepri. Sembako bukan sekadar komoditas, tetapi penentu hidup rakyat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai organisasi dan elemen masyarakat, antara lain Lang Laut Kepri, IKRAL, Bulang Perkasa, Gagak Hitam Kepri, Persatuan Setokok Bersatu (PSB), dan DPD Persatuan Pemuda Pulau-Pulau Kota Batam. Seluruh elemen sepakat bahwa beras dan bahan pokok lainnya adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara bagi masyarakat Kepulauan Riau.(**)
Reporter : Herry
