Jakarta, Nagoyapos.com – Wacana mengejutkan datang dari pemerintah terkait sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengusulkan konsep baru berupa sistem “war tiket” untuk keberangkatan haji.
Gagasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M pada Rabu (8/4/2026). Hadir dalam forum tersebut antara lain Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.
Menurut Gus Irfan, sistem antrean haji yang saat ini berlaku dinilai terlalu lama dan perlu dikaji ulang. Ia bahkan mengungkapkan kemungkinan kembali ke sistem lama sebelum adanya BPKH.
“Apakah perlu antrean yang begitu lama? Atau kita kembali ke sistem sebelumnya, di mana yang siap bisa langsung berangkat?” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada masa lalu pemerintah hanya mengumumkan biaya haji dan membuka pendaftaran dalam periode tertentu. Siapa yang cepat membayar, dialah yang berangkat—mirip dengan sistem “war tiket” yang kini populer.
Meski demikian, Gus Irfan menegaskan bahwa wacana ini masih sebatas ide awal dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
“Tentu ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Tapi sebagai wacana, sah-sah saja untuk kita diskusikan,” katanya.
Munculnya ide ini tidak lepas dari kondisi antrean haji di Indonesia yang masih sangat panjang. Di beberapa daerah, masa tunggu bahkan sempat mencapai hingga 47 tahun. Meski kini telah diseragamkan menjadi sekitar 26 tahun, angka tersebut tetap dinilai cukup lama.
Keterbatasan Kuota Haji
Kementerian Haji menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pendaftar setiap tahun serta keterbatasan kuota menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Di sisi lain, kebutuhan jemaah yang semakin beragam juga mendorong pemerintah untuk mencari alternatif sistem yang lebih adaptif dan efisien.
Wacana “war tiket haji” pun kini menjadi perbincangan hangat. Jika benar diterapkan, sistem ini berpotensi mengubah total mekanisme keberangkatan haji di Indonesia—dari antrean panjang menjadi persaingan cepat dalam mendapatkan kuota.
Namun, berbagai pertanyaan pun muncul: apakah sistem ini adil bagi semua kalangan? Dan siapkah masyarakat menghadapi perubahan besar tersebut?
Editor: Risman
