Batam-(NagoyaPos.Com) – Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 mulai menghangat. Sejumlah nama mulai mencuat sebagai figur yang dinilai layak memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Dukungan terhadap Nasaruddin Umar datang dari berbagai daerah. Pengurus PWNU Kepulauan Riau, Endy Maulidi, menilai Nasaruddin memiliki kombinasi kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Kapasitas keulamaan, kemampuan mengelola organisasi, serta pola komunikasinya saya rasa tidak diragukan lagi sebagai figur yang layak memimpin PBNU ke depan,” ujar Endy.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali, Syamsul Hadi, menilai proses regenerasi kepemimpinan di tubuh NU sudah sepatutnya lebih mengedepankan kompetensi dan rekam jejak dibanding pertimbangan asal daerah calon.
Menurutnya, seluruh kader NU yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan integritas harus memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin PBNU melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“Nahdliyin sudah saatnya membangun paradigma baru dalam memilih pemimpin. Yang terpenting adalah kapasitas dan kemampuan membawa organisasi menghadapi tantangan ke depan,” katanya.
Nasaruddin Umar sendiri dikenal memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Selain menjabat Menteri Agama di Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia juga dipercaya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal.
Dalam perjalanan organisasinya, Nasaruddin pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menjadi bagian dari kepengurusan PWNU Sulawesi Selatan, hingga masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU. Di dunia akademik, ia pernah menjabat Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif dalam berbagai forum dialog lintas agama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Meski dukungan terhadap sejumlah tokoh mulai bermunculan, penentuan Ketua Umum PBNU tetap akan diputuskan melalui mekanisme Muktamar NU sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Muktamar yang digelar setiap lima tahun itu menjadi forum tertinggi Nahdlatul Ulama untuk menentukan arah organisasi sekaligus memilih kepengurusan PBNU periode berikutnya. Seiring semakin dekatnya pelaksanaan muktamar, diperkirakan berbagai nama lain juga akan mengemuka sebagai kandidat, sementara proses penjaringan hingga pemilihan akan tetap berlangsung sesuai mekanisme organisasi. (*)
Reporter : RY
