<

Kunjungi DPRD Batam, Mahasiswa UNIBA Bedah Peran Wakil Rakyat

Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra H. Ahmad Surya menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA), Selasa (10/11/2026).

Batam, Nagoyapos.com – Memahami demokrasi tidak cukup hanya dari buku dan ruang perkuliahan. Mahasiswa perlu melihat langsung bagaimana kekuasaan dijalankan, keputusan diambil, dan kepentingan masyarakat diperjuangkan melalui lembaga perwakilan rakyat.

Pengalaman itu didapat mahasiswa mata kuliah Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA) saat mengunjungi DPRD Kota Batam, Selasa (10/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendapat kesempatan berdiskusi langsung dengan Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Batam H. Ahmad Surya, S.H.

“Keputusan di DPRD bersifat kolektif kolegial. Artinya, keputusan tidak ditentukan secara sepihak oleh satu orang, tetapi melalui mekanisme rapat dan forum resmi DPRD, dengan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,” jelas Kamaluddin di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu materi penting dalam kuliah lapangan yang berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB. Rombongan mahasiswa didampingi dosen pembimbing Dr. Agus Siswanto Siagian, S.H., M.H., dan disambut jajaran Sekretariat DPRD Batam.

Di hadapan mahasiswa, Kamaluddin menguraikan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya menjadi fondasi peran lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi legislasi dijalankan melalui pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah. Sementara fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan APBD. Adapun fungsi pengawasan memastikan jalannya pemerintahan serta pelayanan publik tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Bagi mahasiswa hukum, penjelasan ini membuka gambaran bahwa kerja DPRD tidak sebatas rapat atau menyetujui kebijakan. Di balik setiap keputusan terdapat mekanisme, pembahasan, dan tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan.

Diskusi pun berlangsung interaktif. Mahasiswa menggali berbagai hal terkait proses pembentukan perda, pembahasan anggaran, hingga mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji pemahaman teoritis dengan praktik ketatanegaraan di tingkat lokal.

Kamaluddin menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, pembelajaran langsung di lingkungan lembaga legislatif penting agar mahasiswa memahami bagaimana fungsi dan kewenangan DPRD dijalankan dalam sistem pemerintahan daerah.

Tak hanya berdiskusi, rombongan juga diajak melihat ruang sidang utama DPRD Batam. Di tempat inilah rapat paripurna digelar dan berbagai keputusan penting lembaga legislatif dibahas serta ditetapkan.

Kunjungan tersebut sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai suasana persidangan, fasilitas kelembagaan, serta proses demokrasi yang selama ini lebih banyak dipelajari melalui teori di bangku kuliah.

Kamaluddin berharap kegiatan semacam ini terus dilakukan. Ia mendorong mahasiswa, khususnya dari bidang hukum, agar tidak berhenti memperkaya pengetahuan secara akademis, tetapi juga membangun sikap kritis dan kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sebab, pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk ikut mengawal demokrasi, mendorong transparansi, serta memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pertemuan ditutup dengan foto bersama. Namun, lebih dari sekadar kunjungan kelembagaan, pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat dari dekat bagaimana teori hukum dan demokrasi diterjemahkan dalam kerja nyata lembaga perwakilan rakyat. (*)

 

Reporter : Hr

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *