Batam, Nagoyapos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memastikan akan turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan PT McDermott Indonesia.
Komitmen itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, usai menerima aspirasi massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Batam, Selasa (9/9/2025).
Dalam dialog bersama perwakilan demonstran, Kamaluddin menegaskan DPRD akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Mulai dari perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, hingga instansi pengawas ketenagakerjaan.
“Kami akan memfasilitasi dialog bersama agar tercapai solusi yang adil bagi seluruh pihak,” ujar Kamaluddin.
Ia juga mengapresiasi sikap tertib mahasiswa dan pemuda saat menyampaikan aspirasi. Menurutnya, hal ini mencerminkan penyampaian pendapat bisa dilakukan secara damai dan konstruktif.
“Aspirasi yang disampaikan tentu tidak akan kami biarkan berhenti di sini, melainkan akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” tambahnya.
Tuntutan Pendemo
Sementara itu, Koordinator Umum Aksi, Rizki Firmanda, menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak PT McDermott segera membayarkan kompensasi bagi 60 tenaga kerja keamanan sesuai aturan UU Cipta Kerja 2021 Pasal 61A dan PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16.
2. Meminta Disnaker Batam meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan hukum ketenagakerjaan.
3. Menolak penggunaan kontrak kerja berbahasa asing tanpa terjemahan resmi Bahasa Indonesia.
Rizki menegaskan, persoalan ini bukan hanya menyangkut hak pekerja, tapi juga menyentuh kedaulatan bangsa.
“Bahasa Indonesia adalah simbol nasionalisme. Jangan sampai kontrak kerja asing justru menjadi bentuk penjajahan baru,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menyebut aksi mereka bersifat damai, namun siap melanjutkan gerakan jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan. Mereka juga menyerukan agar persoalan ini turut dikawal Satgas PHK Republik Indonesia dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Pertemuan di ruang rapat DPRD Batam berlangsung tertib. Baik pihak aliansi maupun pimpinan dewan berharap, jalur dialog ini bisa menjadi awal penyelesaian masalah ketenagakerjaan di PT McDermott sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD Batam dalam implementasi aturan ketenagakerjaan. (cr)
