Batam, Nagoyapos — Kota Batam selangkah lagi menjadi daerah percontohan nasional untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta SPBU khusus nelayan. Rencana ambisius ini tengah digodok Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama Pemerintah Kota Batam setelah dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, Sabtu (15/11/2025).
Panel Barus mengungkapkan bahwa besok, tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) akan turun langsung meninjau lokasi calon pilot project PLTS berkapasitas 1 megawatt.
Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi PLTS percontohan pertama di Indonesia yang dibangun di kawasan pesisir berpenduduk mayoritas nelayan.
“Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” ujarnya.
Selain PLTS, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan SPBU nelayan berbasis koperasi, yang dinilai sangat vital bagi aktivitas dan ekonomi masyarakat pesisir. Panel menyebut proyek serupa telah mulai dibangun di Lampung Timur.
“Jika potensi nelayan di Batam besar, koperasi bisa mengembangkan unit usaha SPBU nelayan ini,” jelasnya.
Amsakar Achmad: PLTS dan SPBU Nelayan Bawa Dampak Besar
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan dukungannya terhadap dua proyek strategis tersebut. Ia menilai, PLTS 1 MW akan memberikan manfaat signifikan terutama bagi masyarakat hinterland yang masih kekurangan akses listrik.
“PLTS akan menambah jam belajar anak-anak di hinterland yang masih bergantung pada listrik dan sinyal,” kata Amsakar.
Ia juga menyoroti urgensi pembangunan SPBU nelayan.
“Nelayan saat ini harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli BBM. Kehadiran SPBU nelayan akan membantu ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Amsakar menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberdayakan masyarakat marginal melalui tiga konsep: menghadirkan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan masyarakat.
Batam Jadi Role Model Program Koperasi Merah Putih
Selain membahas PLTS dan SPBU nelayan, Wali Kota Batam juga mengikuti rakor terkait percepatan pemetaan aset untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Amsakar menegaskan bahwa Batam adalah daerah pertama di Kepri yang menjalankan program Koperasi Merah Putih sesuai instruksi Presiden, dan menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikan pembentukan koperasi setelah Kabupaten Lingga.
“Kami sudah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Batam untuk mempercepat pembentukan koperasi,” ujarnya.
Pemko Batam telah meresmikan berbagai gerai koperasi di Bulang, Pulau Buluh, dan Fanta, serta menggelar pelatihan bagi pengurus dan pengawas. Bahkan, peletakan batu pertama pembangunan gedung koperasi telah dilakukan di Kelurahan Seilekop.
Dari 64 titik lokasi koperasi yang direncanakan, 31 di antaranya sudah tuntas proses lahannya.
Dengan kesiapan infrastruktur, keseriusan pemerintah daerah, serta dukungan penuh Kementerian Koperasi dan PNRE, Batam kini semakin mantap menuju posisi sebagai kota percontohan energi terbarukan dan pemberdayaan ekonomi pesisir di Indonesia. (cr)
