Batam, Nagoyapos.com – Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Pelabuhan Feri Internasional Batam Centre, Kamis (17/7/2025), memunculkan fakta mengejutkan: salah satu ponton utama pelabuhan masih dalam kondisi disegel!
Dan yang lebih mengejutkan, Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Tim Kunker Panja, Andre Rosiade, mengaku tidak tahu-menahu soal hal itu!
Pantauan di lokasi, rombongan anggota dewan tiba sekitar pukul 15.18 WIB dengan iring-iringan kendaraan. Mereka meninjau berbagai fasilitas pelabuhan, namun ketika awak media menanyakan soal ponton yang masih disegel, Andre terlihat terkejut.
“Tidak tahu saya… nanti kita ngobrol lagi ya,” ucap Andre singkat sebelum buru-buru masuk ke mobil dinas dan meninggalkan area pelabuhan.
Ponton Disegel PT Synergi Tharada
Ponton yang dimaksud berada di sisi kanan pelabuhan Batam Centre, menghadap Teluk Tering. Saat ini masih tersegel oleh PT Synergy Tharada (ST)—pengelola lama yang meninggalkan pelabuhan sejak 2 Agustus tahun lalu.
Penyegelan dilakukan malam harinya, karena ponton tersebut diklaim sebagai aset perusahaan yang dibangun secara mandiri tanpa masuk dalam perjanjian investasi dengan BP Batam.
“Ponton itu solusi dari kemacetan antrean penumpang saat musim libur. Tapi karena tidak masuk dalam MoU, hak kami belum juga diselesaikan,” ungkap CEO PT ST, Reza Riadi.
Tak hanya ponton, Reza juga menyebut ada sederet fasilitas lainnya yang belum mendapatkan kompensasi, termasuk ruang tunggu yang direnovasi, 16 unit rambu laut bantu navigasi, hingga kapal patroli.
Ironisnya, perairan di sekitar pelabuhan disebut makin dangkal akibat reklamasi liar, membuat kapal berisiko kandas saat keluar-masuk pelabuhan!
“Seharusnya hanya menyediakan rambu, tapi kami juga yang rawat semuanya. Pakai dana internal perusahaan,” tambah Reza.
Andre Rosiade juga sempat menanggapi polemik pengelolaan pelabuhan yang kini tengah masuk proses kasasi di Mahkamah Agung.
“Kita tunggu putusan inkrah dari MA. Yang jelas, BP Batam komitmen akan jalankan apapun keputusannya,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Kini, satu pertanyaan besar menggantung: Mengapa aset penting pelabuhan internasional bisa “terkunci” begitu lama dan para pejabat tak mengetahuinya? Jawabannya mungkin baru akan terungkap setelah keputusan akhir Mahkamah Agung keluar. (cr)
