Batam, Nagoyapos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyoroti keras praktik sejumlah perusahaan yang masih merekrut tenaga kerja non-keterampilan dari luar daerah, sementara angka pengangguran di Batam terus meningkat.
Anggota Komisi I DPRD Batam, Jimmi Siburian, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam seharusnya memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi yang tidak memerlukan keahlian khusus.
“Kami masih menerima laporan bahwa ada perusahaan yang merekrut tenaga kerja non-skill dari luar Batam. Ini akan kami dalami lebih lanjut,” ujar Jimmi, Rabu (8/10/2025).
Menurut Jimmi, perekrutan tenaga ahli atau spesialis dari luar daerah masih dapat dimaklumi. Namun, untuk pekerjaan umum seperti operator, buruh, atau staf lapangan, seharusnya warga lokal diberi kesempatan lebih dulu.
“Kalau tenaga kerja ahli, wajar saja kalau berasal dari luar. Tapi kalau untuk tenaga kerja biasa, kenapa tidak mempekerjakan putra daerah? Ini jelas tidak adil,” tegasnya.
Politisi yang dikenal vokal ini juga menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu pemerintah menekan angka pengangguran di Batam yang masih cukup tinggi.
Ia menyarankan agar perusahaan membuka lowongan secara terbuka kepada masyarakat Batam terlebih dahulu, dan jika tidak ada yang sesuai, baru boleh mencari tenaga kerja dari luar daerah.
“Perusahaan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan di Batam. Jika belum menemukan tenaga kerja yang cocok, barulah merekrut dari luar,” katanya.
Selain itu, Jimmi juga menyoroti diskriminasi usia dalam proses rekrutmen. Ia meminta agar kelompok usia produktif 40–50 tahun juga mendapat kesempatan yang sama.
“Yang berusia 40 atau 50 tahun pun masih banyak yang mampu bekerja. Bahkan PNS saja usia pensiunnya diperpanjang. Masyarakat umum juga harus diberi ruang yang sama,” tambahnya.
Ketua DPRD Batam: Investasi Naik, Tapi Pengangguran Tak Turun
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, juga menyoroti fenomena meningkatnya investasi yang tidak diikuti oleh peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
“Investasi di Batam terus meningkat, tapi angka pengangguran justru tidak berkurang. Bahkan, trennya masih naik,” ujarnya.
Kamaluddin menilai, banyak warga Batam kalah bersaing karena minim keterampilan sesuai kebutuhan industri. Untuk itu, ia mendorong Dinas Ketenagakerjaan memperkuat program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, Kamaluddin mengingatkan agar perusahaan mematuhi imbauan pemerintah Kota Batam untuk merekrut minimal 25 persen tenaga kerja dari warga lokal.
“Ini sudah berulang kali disuarakan oleh Wali Kota Batam, tapi kondisi pengangguran masih belum tertangani secara signifikan,” tambahnya. (fjr)
