niBatam, Nagoyapos – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan beras nasional hingga ke wilayah non sentra produksi, termasuk Kepulauan Riau (Kepri). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras dalam negeri mencukupi sehingga Indonesia tidak membutuhkan impor beras pada 2026.
Amran meminta Perum Bulog bertanggung jawab penuh memastikan distribusi beras menjangkau Kepri. Penegasan ini disampaikan menyusul temuan 1.000 ton beras yang diduga ilegal di wilayah Kepri dan rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan.
“Kita supply di sini. Ini sudah komitmen men-supply. Kita akan bangun gudang di sini. Ini Bulog yang bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras,” ujar Amran, mengutip keterangan resmi, Senin (19/1/2026).
Langkah tersebut diperkuat dengan kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sangat aman. Hingga akhir 2025, stok CBP tercatat 3,2 juta ton, dan per 15 Januari 2026 meningkat menjadi 3,35 juta ton.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kepri, kebutuhan beras di wilayah ini mencapai 202,6 ribu ton per tahun atau sekitar 16,9 ribu ton per bulan. Dengan stok nasional yang melimpah, Amran menegaskan tidak ada alasan bagi Kepri mengalami kekurangan beras.
“Stok beras di sektor horeka—hotel, restoran, dan katering—mencapai 12,5 juta ton, tertinggi selama Indonesia merdeka. Jadi tidak ada alasan kekurangan beras. Pasokan harus terus dikirim dan gudang harus penuh,” tegas Amran.
Beras 1.000 Ton
Sebelumnya, Amran turun langsung mengecek beras diduga ilegal yang diamankan aparat penegak hukum di kawasan Bea Cukai, Kabupaten Karimun, Kepri. Ia menilai pola distribusi beras tersebut sangat janggal.
“Yang perlu kita dalami adalah sumber berasnya berasal dari Tanjung Pinang, wilayah yang tidak punya sawah, tapi justru akan dikirim ke Palembang yang produksinya 3,5 juta ton dan surplus 1,1 juta ton. Ini tidak masuk akal,” katanya.
Amran menjelaskan, total 1.000 ton beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal. Ia menduga kuat adanya praktik penyelundupan dan meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Bisa kita duga ini selundupan. Mabes, Satgas, Polda, TNI, dan Kejaksaan akan turun. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Selain berdampak pada stabilitas pangan, Amran mengingatkan pemasukan pangan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan dapat membawa risiko besar bagi sektor pertanian dan peternakan nasional.
“Kalau tidak melalui prosedur karantina dan bea cukai, itu membahayakan negara. Siapa yang akan menanggung kerugian petani dan peternak kita?” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Amran kembali menegaskan tanggung jawab Bulog dalam menjaga pasokan beras di wilayah perbatasan seperti Kepri.
“Kita akan bangun gudang di sini. Bulog Kepri harus memastikan tidak boleh ada kekurangan beras di Kepulauan Riau,” pungkasnya. (r)
