Yogyakarta, Nagoyapos – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menganugerahkan status Anggota Kehormatan PWI kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan HB X tercatat sebagai tokoh pemimpin daerah pertama di Yogyakarta yang menerima kartu Anggota Kehormatan PWI.
Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan ketetapan oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Acara ini berlangsung dalam rangkaian Pelantikan Pengurus PWI DIY yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kamis (22/1).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menjaga kemerdekaan pers serta membangun relasi yang harmonis antara pemerintah dan insan media.
Selain menerima kartu Anggota Kehormatan PWI, Sri Sultan juga menerima sertifikat dan jas PWI yang dikenakan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Dalam keterangannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pemerintah dan pers memiliki peran berbeda namun sama-sama vital dalam menopang kehidupan demokrasi dan kepentingan publik.
“Pemerintah dan pers itu bagaikan tiang pancang pada sebuah jembatan. Penempatannya berbeda, tetapi sama-sama menjadi soko guru jembatan tersebut,” ujar Sultan HB X.
Ia menambahkan, relasi yang sehat antara pemerintah dan pers akan menciptakan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat.
“Bagaimana pemerintah dan pers saling menyangga dengan baik, dengan harapan jembatan itu dilalui publik dan rakyat merasa nyaman serta aman,” imbuhnya.
Tentang Penghargaan Anggota Kehormatan
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menjelaskan bahwa status Anggota Kehormatan PWI diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap kemerdekaan pers serta mampu menjaga hubungan konstruktif dengan komunitas jurnalis.
“Kami dari PWI Pusat memberikan anugerah Anggota Kehormatan PWI kepada Gubernur Yogyakarta,” kata Akhmad Munir.
Ia menegaskan bahwa penerima Anggota Kehormatan PWI harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya menjunjung kemerdekaan pers, memelihara hubungan baik dengan insan pers, serta berkontribusi bagi organisasi PWI.
“Beliau adalah tokoh pemimpin daerah di Yogyakarta yang pertama menerima Kartu Anggota Kehormatan PWI,” pungkasnya.
Dalam kepengurusan PWI DIY, tercatat sejumlah tokoh sebagai penasihat, antara lain GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto, dan Ki Bambang Widodo.
Sementara di jajaran Dewan Pakar terdapat nama Prof. Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH, MH, Dr. Esti Susilarti, M.Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., serta Ahmad Subagya.
Usai penganugerahan, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menanggapi gagasan menjadikan Yogyakarta sebagai Pusat Pers Pancasila. Menurut Sultan, gagasan tersebut perlu dikaji melalui studi akademik terlebih dahulu.
“Jika studi akademik memberikan lampu hijau, maka saya akan berkomunikasi dengan DPRD. Jika semuanya oke, gagasan menjadikan Yogya sebagai pusat pers Pancasila juga akan jalan,” ujar Ngarso Dalem. (r)
