Batam, Nagoyapos – Aliansi mahasiswa dan masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan asing di daerah tersebut.
Koordinator aliansi, Rizki Firmanda, mengungkapkan adanya dugaan kontrak kerja yang hanya menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan bahasa Indonesia.
Menurutnya, praktik ini berpotensi merugikan pekerja lokal yang tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani.
“Kontrak kerja wajib menggunakan bahasa Indonesia, ini ada landasan hukumnya. Jangan sampai pekerja kita dirugikan hanya karena tidak paham isi perjanjian kerja,” tegas Rizki, usai RDPU dengan DPRD Batam terkait perselisihan buruh dang PT McDermoot Indonesia, Rabu (10/9/2025).
Rizki menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki pijakan hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26.
Ia menilai, jika praktik kontrak berbahasa Inggris tanpa terjemahan dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk.
“Yang kita kecewakan ini jangan sampai terulang kembali. Ini bisa jadi preseden buruk, karena nasionalisme kita terus dikikis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rizki berharap pemerintah, khususnya Disnaker Kepri, lebih serius memberikan perhatian pada isu ini. Ia menekankan pentingnya regulasi ditegakkan agar hak-hak pekerja Indonesia tetap terlindungi di tengah derasnya arus tenaga kerja asing. (fjr)
