Warning: Undefined variable $args in /home/u1577500/public_html/nagoyapos.com/wp-content/themes/kibaran/inc/core.php on line 0
Batam-(NagoyaPos.Com)-Badan Pengusahaan (BP Batam), Kepulauan Riau (Kepri), meminta agar kebijakan penghentian impor bahan baku plastik daur ulang non‑B3 (bahan tidak berbahaya dan tidak beracun) diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan tekanan terhadap aktivitas industri dan investasi di kota tersebut.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa perubahan mendadak dalam kebijakan bahan baku industri dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama di sektor industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.
“Kami memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Namun, setiap perubahan perlu diiringi masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary dalam keterangan resmi yang diterima di Batam.
BP Batam menyoroti peran strategis industri daur ulang plastik non‑B3 dalam mendukung rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular. Menurut data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, naik dari 176.774 ton pada 2023.
Terdapat 16 perusahaan di sektor ini dengan nilai investasi sekitar USD 50 juta, nilai ekspor USD 60 juta per tahun, serta menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.
BP Batam menilai bahwa bila penghentian rekomendasi impor dilakukan tanpa masa transisi, hal tersebut dapat memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi bagi ribuan pekerja dan UMKM di sekitar kawasan industri.
Sebagai solusi, BP Batam telah menyampaikan pandangan resmi kepada KLHK agar kebijakan tersebut dijalankan melalui masa transisi lima tahun, sehingga industri dapat beradaptasi secara bertahap dari bahan baku impor ke pasokan domestik, sambil tetap memenuhi standar lingkungan.
“Usulan ini bukan bentuk penolakan, tetapi langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen mendukung arah kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tambah Fary.
Sebagai kawasan berorientasi ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.(Fjr)
Redaksi
