Batam, Nagoyapos – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan daerah, menyusul masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar yang digelar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Amsakar mengapresiasi kekompakan masyarakat serta para tokoh setempat yang aktif mengawal usulan pembangunan sejak tahap rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga forum tingkat kecamatan.
Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Namun, setiap usulan harus disaring secara cermat berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat luas bagi warga Batam.
“Total kebutuhan pembangunan Batam mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp4,29 triliun. Ada selisih besar yang harus kita kelola secara bijak melalui penentuan skala prioritas,” tegas Amsakar.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Amsakar memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 6,6 persen, dan pada triwulan III 2026 diproyeksikan menembus 7 persen.
Tak hanya itu, realisasi investasi juga melampaui target, yakni mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Angka kemiskinan pun menurun signifikan dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat di angka 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menunjukkan tren penurunan dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ada sinergi Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha yang bahkan menyumbang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menjadi modal besar bagi Batam untuk melangkah lebih maju,” ujar Amsakar.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di sektor air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir.
Persoalan Sampah di TPA Punggur
Terkait persoalan sampah, ia menjelaskan adanya kendala teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur akibat penutupan Zona A oleh kementerian terkait. Kondisi tersebut sempat menyebabkan antrean panjang armada pengangkut sampah.
Namun, Pemko Batam telah mengambil langkah cepat melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), normalisasi operasional Zona B, serta dukungan dunia usaha berupa bantuan pengerasan jalan menuju TPA senilai sekitar Rp3–4 miliar.
“Pengelolaan sampah tidak bisa instan. Armada harus mengantre hingga empat jam dengan ketinggian timbunan mencapai 20 meter. Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat kolaborasi berbagai pihak,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur lainnya, Pemko Batam juga terus memfokuskan perbaikan layanan air bersih di 18 kawasan stres air, serta melakukan normalisasi drainase dan pembangunan pompa untuk meminimalkan titik rawan banjir di wilayah perkotaan. (r)
