Batam, Nagoyapos — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, atas langkah progresif Pemerintah Kota Batam dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Kependudukan dan Mobilitas Penduduk.
Langkah ini dinilai strategis dalam upaya menekan angka pengangguran dan menjaga stabilitas sosial di kota industri terbesar di Indonesia bagian barat tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dalam rangka penguatan Indeks Integritas Nasional (IIN) 2025 bagi pemerintah daerah se-Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Ansar menyoroti bahwa tantangan ketenagakerjaan di Kepri masih cukup besar, meskipun menunjukkan perbaikan signifikan.
“Selama dua tahun berturut-turut, tingkat pengangguran terbuka di Kepri menurun sebesar 0,72 persen, dari 7,61 persen pada Februari 2024 menjadi 6,89 persen. Ini perbaikan yang perlu kita lanjutkan,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran adalah pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di Kota Batam yang menjadi magnet pencari kerja dari berbagai daerah.
“Batam memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Banyak yang datang mencari pekerjaan, namun tidak semuanya siap bersaing di pasar kerja. Ini perlu diatur,” jelasnya.
Regulasi Pengendalian Penduduk
Karena itu, Ansar menyambut baik langkah Pemko Batam yang sedang merancang regulasi pengendalian penduduk.
“Saya menyambut baik kalau Pak Wali sudah merancang Perda untuk menyeleksi kedatangan orang ke Batam. Jika tidak dikendalikan, potensi kerawanan sosial bisa meningkat dan berdampak pada daya saing investasi kita, terutama dibanding Johor, Malaysia,” tegas Ansar.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga berperan penting dalam menekan kesenjangan ekonomi. Saat ini, rasio ketimpangan (Gini Ratio) Kepri berada di angka 0,38.
“Dengan tata kelola kependudukan yang baik, kita bisa menekan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, Ansar turut membawa kabar positif soal realisasi investasi Kepri yang melampaui target. Dari target Rp35 triliun pada 2024, realisasinya justru menembus Rp47 triliun atau 137 persen.
“Ini bukti kepercayaan investor terhadap Kepri terus meningkat. Tinggal bagaimana kita menjaga stabilitas sosial agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif,” ungkapnya.
Langkah Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra dinilai menjadi contoh konkret sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pengangguran di wilayah strategis tersebut. (ck)
