Batam, Nagoyapos.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan langkah tegas dengan merombak struktur organisasi, termasuk di wilayah strategis Kepulauan Riau (Kepri). Keputusan ini langsung menjadi sorotan, terutama setelah mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang viral di Batam.
Dalam pelantikan yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Kamis (9/4/2026), Guntur Sahat Hamonangan resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri. Sementara itu, posisi strategis Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kini diisi oleh Wahyu Eka Putra.
Rotasi jabatan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, posisi Kepala Imigrasi Batam dijabat oleh Hajar Aswad yang diberhentikan usai muncul dugaan praktik pungli terhadap seorang warga negara asing asal Singapura. Kasus tersebut sempat viral di media sosial pada Maret 2026 dan memicu perhatian publik.
Tak hanya itu, Kemenimipas juga mencopot Ujo Sutojo dari jabatan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri sebagai bagian dari evaluasi internal yang menyeluruh.
Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menegaskan bahwa perombakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pengangkatan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan fungsi strategis, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Pemasyarakatan,” ujarnya.
Sosok Guntur
Guntur Sahat Hamonangan diketahui sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil Imigrasi Sumatera Selatan, sementara Wahyu Eka Putra merupakan Analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Selain di Kepri, pelantikan ini juga mencakup sejumlah pejabat di wilayah lain, seperti Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto di Sumatera Selatan, Ade Agustina di Kepulauan Bangka Belitung, serta Haposan Silalahi di Sulawesi Utara.
Kemenimipas berharap, melalui rotasi jabatan ini, kinerja lembaga semakin optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas pemerintah dalam menjaga integritas aparatur negara serta merespons cepat berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di wilayah perbatasan seperti Batam.
Editor: Risman
