Skandal Beras Oplosan Rp 10 Triliun Terbongkar! Tapi Kenapa Kepri Masih Aman? Ini Penjelasan Polda!

Skandal Beras Oplosan Rp 10 Triliun Terbongkar! Tapi Kenapa Kepri Masih Aman? Ini Penjelasan Polda!
Satgas Pangan Polda Kepri belum menemukan adanya beras oplosan di beras premium yang dijual dipasaran Batam (ilustrasi)

Batam, Nagoyapos.com – Saat isu beras oplosan merugikan negara hingga Rp 10 triliun mencuat secara nasional, masyarakat Kepulauan Riau justru mendapat kabar melegakan. Polda Kepri memastikan belum ditemukan peredaran beras oplosan di seluruh wilayah provinsi ini, usai melakukan inspeksi ketat selama satu bulan terakhir!

Langkah ini dilakukan Satgas Pangan Polda Kepri bersama polres jajaran yang menyisir pasar, toko, dan distributor di tujuh kabupaten/kota. Tak tanggung-tanggung, sampel berbagai merek beras diuji langsung di lapangan.

Example 300x600

“Merek-merek yang diisukan terindikasi oplosan tidak ditemukan beredar di Kepri,” tegas AKBP Ruslaeni, Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kepri, Rabu (16/7).

Penjelasan Polda Kepri

Lebih lanjut, Ruslaeni menyebutkan bahwa beras yang beredar di Kepri mayoritas berasal dari luar daerah, bahkan sebagian diimpor, mengingat Kepri bukan daerah penghasil beras. Inilah yang membuat wilayah ini relatif aman dari praktik oplosan.

Namun, meski belum ditemukan kasus, stok beras mulai menipis! Stok beras premium diprediksi hanya cukup untuk 1-2 bulan ke depan, sementara beras medium bisa bertahan hingga tiga bulan. Situasi ini memerlukan pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat.

“Kalau ada masyarakat yang menemukan indikasi beras oplosan, jangan diam! Laporkan segera ke Polsek, Polres, atau langsung ke Polda,” imbau Ruslaeni.

Di sisi lain, skandal nasional soal beras SPHP yang 80%-nya diduga dioplos untuk dijual sebagai beras premium tengah mengguncang publik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap, praktik ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10 triliun dalam lima tahun terakhir.

“Negara subsidi Rp 1.500, lalu dijual naik Rp 2.000-3.000. Kerugian satu tahun Rp 2 triliun. Ini skandal besar,” tegas Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI.

Pertanyaannya kini: apakah Kepri benar-benar bersih dari praktik serupa? Ataukah ini hanya soal waktu? Polda Kepri mengklaim siap menindak tegas jika ada temuan baru. Masyarakat diminta tidak ragu melapor demi menjaga rantai pasok pangan tetap jujur dan sehat. (cr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *