Batam, Nagoyapos – Nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang–Galang kembali menjadi sorotan. Di tengah ambisi besar menjadikannya pusat investasi nasional, proyek ini ternyata masih tersendat.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, secara tegas mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) untuk proyek tersebut. Penyebabnya satu: status lahan yang belum jelas.
Pernyataan ini disampaikan Amsakar usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (16/3/2026). Ia bahkan menyebut persoalan ini sebagai isu yang “cukup seksi” karena menyita perhatian publik.
“Selama status lahannya belum clear, tentu kita belum bisa mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya.
Masalah lahan ini bukan hal sepele. Amsakar mengungkapkan bahwa persoalan tersebut juga sudah dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta.
Artinya, kendala yang dihadapi proyek Rempang–Galang bukan hanya teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang menjadi fondasi utama sebelum proyek bisa berjalan.
Motor Penggerak Investasi
Padahal, proyek ini digadang-gadang sebagai salah satu motor penggerak investasi nasional. Pemerintah pusat bahkan menargetkan kawasan Rempang–Galang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Namun di balik ambisi besar itu, realitas di lapangan masih menunjukkan sejumlah tantangan serius—terutama terkait penataan dan kepastian lahan yang hingga kini belum tuntas.
Kondisi ini membuat langkah proyek harus “tertahan” sementara waktu. Tanpa kejelasan status lahan, BP Batam memilih tidak gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar: kapan proyek Rempang–Galang benar-benar bisa berjalan sesuai rencana?
Yang jelas, untuk saat ini, semua mata masih tertuju pada satu hal krusial—penyelesaian masalah lahan yang menjadi kunci masa depan proyek strategis tersebut. (r)
